Bengkulu Utara – Imbas paceklik anggaran pembangunan di daerah, tahun depan sudah terus tergambar. Kalau secara kumulatif, terjadi selisih proyeksi anggaran antara KUA-PPAS 2022 dengan TKDD yang ditegas Kementerian Keuangan sebesar Rp 107 miliar. Stagnasi pembangunan sudah dipastikan akan terjadi di sektor pertanian.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) Bengkulu Utara (BU), Kuasa Barus,SP, saat dikonfirmasi tak menyangkal soal ini. Dia menerangkan, hingga rampung pembahasan R-APBD 2022 dengan komisi pembidangan DPRD BU, pihaknya belum mendapati adanya angka-angka yang disokong dari anggaran APBN. Penegasan Barus ini, sejalan dengan data Transfer Keuangan ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2022 yang menegas, satu-satunya DAK pertanian di Provinsi Bengkulu senilai Rp 7,5 miliar hanya ditujukan pusat ke Kabupaten Bengkulu Selatan.

“Tidak ada DAK fisik pertanian. Entah kalo di OPD lain ya. Karena ada juga yang mengait ke sektor pertanian ini, hanya berbeda satuan kementerian,” kata Barus, di kantornya, kemarin.

Kalau di tahun ini, TPHP sendiri terpantau mendapatkan sokongan dana pusat senilai Rp 1,5 miliar lebih. Anggaran pusat itu, terpantau dipecah ke dalam 17 paket pekerjaan dengan indeks proyek swakelola senilai Rp 90 juta. Barus tak menyangkal juga soal ini. Meski begitu, terus dia, daerah masih bisa berupaya untuk mendukung alih varietas tanaman untuk pertanian. Bentuk programnya, bantuan bibit padi dan jagung.

“Tapi daerah masih mendapatkan program bantuan bibit. Komotidi padi, program bibit untuk 3.500 hektar sawah dan jagung untu 800 hektar. Kita masih melakukan komunikasi juga dengan kementerian dan provinsi, menyikapi situasi fiskal saat ini dan itu terjadi di hampir setiap daerah,” pungkasnya. (way)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.