Bengkulu Utara – Garapan sektor legislasi inisiatif DPRD Bengkulu Utara (BU) yakni menuju Raperda Pengakuan Hak-Hak Adat Enggano (RPHAE), menggunakan naskah akademik yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN).

Ketua Bapemperda DPRD BU, Tommy Sitompul,S.Sos, menyampaikan saat ini pihaknya mempelajari lebih lanjut. Hanya saja, kata dia, raperda spesifik itu sudah dibahas dalam rapat Bapemperda beberapa hari lalu. Meski begitu, Tommy menyebut, kini pihaknya masih fokus pada pembahasan R-APBD 2022.

“Kini masih R-APBD dulu dek. Cuma memang ada proyeksi raperda inisiatif itu. Soal adat Enggano,” ujarnya, kemarin.

Politisi Golkar itu pun tak mengelak, adanya penyampaian naskah akademik oleh AMAN kepada dewan. Nantinya, terus dia, naskah tersebut menjadi salah satu yang menjadi kajian bagi dewan, untuk kemudian melakukan konsolidasi ke beberapa pihak. Contoh, kata dia, untuk mengetahui soal keberadaan hutan adat di salah satu wilayah Pulau Terdepan Indonesia itu. Berikutnya, pranata lainnya seperti rumah adat hingga hukum adat yang berlaku di kawasan itu.

“Karena elemen-elemen di atas, akan menjadi bagian tak terpisahkan dalam penguatan produk hukum daerah,” pungkasnya. (way)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.