Bengkulu Utara – Kabar minyak goreng curah dilarang beredar, sehingga masyarakat harus membeli minyak goreng kemasan pabrik, kini masih ditunggu kepastiannya oleh daerah. Meski, beberapa tahun lalu, ancang-ancang ini sudah pernah menyeruak.

Plt Kepala Dinas Perdagangan Bengkulu Utara (BU), H Suharlan,SPd,M.Pd, soal ini menegaskan kebijakan itu pastinya akan dipayungi oleh regulasi pemerintah, manakala harus diberlakukan. Hanya saja, kata dia, sejauh ini belum ada penegasan gamblang, perihal larangan minyak curah itu.

“Untuk itu, daerah lebih kepada menunggu petunjuk resminya. Karena sikap penyelenggaraaan pemerintahan di daerah, tentunya merujuk tata atur pemerintah. Lebih-lebih, mengait pada kebutuhan pokok di masyarakat,” ujarnya.

Suara masyarakat turut muncul dalam wacana itu. Ini seperti diungkapan Natalina Rarasmoro. Pegiat seni di daerah itu menilai langkah yang paling perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah mengatur kepastian harga minyak goreng. Pasalnya, lanjut dia, harga minyak goreng selalu dipengaruhi oleh harga sawit. Sementara, tidak seluruh masyarakat di daerah ini memiliki kebun sawit.

“Jadi kalau cuma migrasi dari curah ke kemasan, itu baik dan itu pun menguntungkan pabrik. Persoalannya, siapa yang menjamin, kalau harganya nanti tidak melonjak-lonjak seperti saat ini. Harga minyak goreng saat ini bukan naik, tapi pindah harga. Harusnya langkah pengendalian harga yang harus dilakukan saat ini dan untuk kedepannya,” ujarnya menegas. (way)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.