Bengkulu Utara – Bursa perebutan kursi orang nomor satu desa, awal tahun depan sudah mulai digarap oleh daerah. Bersamaan dengan itu, kontestan diharapkan mulai menyosialisasikan rancangan kerjanya kepada publik.
Maklum, Bengkulu Utara (BU), diketahui hingga Juli 2022, terdapat 183 kepala desa bakal mengakhir masa jabatannya dan akan memasuki periodisasi gelombang pertama dari total maksimal 3 interval kontestasi Pilkades dalam kurun waktu 6 tahun.

“Calon atau bakal calon sudah harus komunikasi kepada publik. Sudah berjalannya dana desa sejak 2015 dengan dinamikanya, sudah harus membuat calon kontestan adalah orang-orang yang memiliki visi dan misi yang jelas dan terukur. Pemerintah daerah, selaku perpanjangan pemerintah pusat, juga sudah harus melakukan pencermatan soal ini. Jangan sampai, kades terpilih nantinya tidak memiliki sense of crisis atas korupsi,” tegas Melyan Sori pegiat anti rasuah daerah, kemarin.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bengkulu Utara (BU), Ir Budi Sampurno, mengatakan awal tahun depan proses atau tahapan Pilkades serentak gelombang pertama, sudah mulai dilakukan.

“Kini tengah dalam mitigasi penyelenggaraannya. Ada beberapa poin yang menjadi kajian, salah satunya soal anggaran hingga pandemi Covid-19,” jelas Budi Sampurn di kantornya, kemarin.

Mekanisme kontestasi Pilkades, terus dia, selain diawali dengan penggarapan dasar operasional di daerah dalam bentuk Perbup tentang Pedoman Pilkades yang akan menjadi acuan panitia pemilihan kepala desa. Budi juga menegaskan, proses persiapan Pilkades sudah harus dimulai 6 bulan sebelum masa jabatan kepala desa berakhir. Dia berharap, proses ini dipahami unsur penyelenggara pemerintahan desa.

“Diawali dengan BPD bersurat ke desa, tentang konfirmasi akan berakhirnya masa jabatan kepala desa. Selanjutnya diproses oleh desa secara berjenjang hingga ke kabuaten melalui kecamatan,” terangnya.

Soal pandemi? diakui Budi masih menjadi proyeksi bagi daerah dalam merancang rujukan regulasi yang akan digunakan sebagai pedoman operasional. Namun begitu, tetap mengacu pada dinamika atau tingkat pandemi Covid-19 yang diharapkan, sudah tidak separah saat ini.

“Pandemi sudah pasti menjadi kajian prinsip. Karena akan mempengaruhi soal teknis pelaksanaan,” pungkasnya. (way)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.