Home / Pemerintahan

Selasa, 12 Oktober 2021 - 21:40 WIB

APBD Setengah Triliun Lebih Disedot Gaji Pegawai

BENGKULU UTARA – Ruang gerak anggaran untuk tahun depan, tengah menjadi pemikiran daerah. Di tengah anjloknya transfer keuangan pusat ke daerah, nyaris separuh APBD di Bengkulu Utara (BU) tahun depan, disedot gaji pegawai. Angka itu didapat dari proyeksi APBD 2022 senilai Rp 1,1 triliun. Slot belanja pegawai ini kian tambun, sejalan perekrutan CPNS sebanyak 56 orang serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik guru dan penyuluh pertanian yang jumlahnya nyaris 600 orang. Dari keduanya, beban anggaran yang akan nangkring di pos belanja tidak langsung tahun depan, bertambah di angka Rp 33 miliar. Sebelumnya, belanja pegawai bertengger di angka Rp 511-an miliar. Namun sebanyak 205 ASN di lingkup daerah ini, tahun ini bakal pensiun. Terbanyak dari struktural dan fungsional guru.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), H Fitriansyah,SSTP,MM, menjelaskan sejauh ini komponen anggaran yang terbagi dalam slot-slot tertentu, belum penyusunannya belum rampung. Mantan Sekretaris Bappeda Provinsi Bengkulu itu, menegaskan, penyusunan fiskal secara pruden, menjadi pakem penyusunan R-APBD di tengah kondisi fiskal yang adaptif. Fakta ini, terus dia, sebagaimana sudah dijabar pemerintah pusat, lewat Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022 yang kini menjadi rujukan penyusunan.

“Secara umum, masih dalam proses dek. Belanja pegawai tahun ini, dihitung menggunakan rujukan total formasi baik itu CPNS maupun PPPK,” terangnya soal tambahan anggaran belanja senilai Rp 33 miliar itu, kemarin.

Dia menjelaskan, alasan daerah menggunakan rujukan total formasi itu. Pertama, terus dia, proses pengadaan pegawai ASN dan PPPK tahun ini, relatif memiliki beberapa hal yang wajib menjadi cermatan daerah, agar rancangan anggaran yang dibuat tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian. Pasalnya, timeline pengusulan NIP, baru akan diusulkan daerah sesuai dengan tahapan yang dibuat oleh pemerintah; di bulan Januari 2022. Tak berbeda dengan formasi PPPK guru dan penyuluh yang masing-masing memiliki formasi untuk diperebutkan oleh 564 orang dan 18 orang.

“Sementara, proses penyusunan saat ini sudah harus berjalan. Penyampaian kepada legislatif sampai dengan pembahasan dan pengesahannya pun harus dirampungkan di tahun ini. Untuk mengantisipasi kekurangan anggaran itu, karenanya daerah mengambil sikap. Tapi jelasnya, tetap dengan prinsip kehati-hatian,” jelasnya. (way)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Pemkab Bagikan 880 Kursi Roda Untuk Lansia dan Penyandang Disablitas

Bengkulu Tengah

Bupati Ferry Ramli Sampaikan Jawaban Terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi Tentang RAPBD Tahun Anggaran 2021

Pemerintahan

Bupati Mian Rakor Bersama Kadis Terkait Bahas Isu Kesehatan dan Pembangunan

Pemerintahan

Diduga Miss Kordinasi, Ranperda APBD BU TA 2021 Terancam Batal Dibahas

Pemerintahan

Ada Rencana Dibangun Pesantren Modern, Pemrov Kejar Penyelesain Hibah Lahan

Pemerintahan

Pemkab Bengkulu Utara Kembangkan Program Sapi Sawit

Pemerintahan

Kasus Positif Terus Bertambah, Bupati Mian Kembali Larang Pesta Pernikahan

Pemerintahan

Kasus Positif Terus Bertambah, Bupati Mian Larang Perayaan Pergantian Tahun